Ribetnya penelitian di lapangan

Pernah merasakan todongan senjata pada situasi bukan demo, bahkan perang? Hehe, saya pernah. Sudah jauh-jauh masuk hutan disusul seorang bersenjata naik ketinting. Ini lantaran institusi yang mempekerjakan saya agak malas mengurus surat ijin penelitian. Kemudian tentu saja semua orang menjadi merasa berwenang dan memanfaatkan situasi. Yang menodong sih cuma satu orang terhadap 5 orang peneliti dan 6 orang lokal. Tapi kan tetap saja, bete lah kembali ke desa di bawah todongan dan menjadi tahanan desa sementara selama 2 minggu. Apalagi yang dikerjakan kecuali pengamatan burung setiap hari dari ujung satu ke ujung desa lainnya. Ini juga masih untung karena ada seorang birder di antara kita, jadi pengamatan burungnya bisa lebih serius.

Pengalaman tadi membuat saya sih maklum-maklum saja. Biarpun ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, tetapi ini kan gak akan terpacu jika tidak dilengkapi dengan surat ijin penelitian resmi. Kita masuk hutan saja pakai kulonuwun kok, apalagi masuk dan tinggal di rumah teman. Ini kan juga serupa dengan kejadian siamang tetangga yang ingin menikmati buah beringinnya kelompok siamang yang lain. Tapi tentunya dalam kamus siamang gak ada kasus minta ijin. Kejadian tadi benar-benar suatu pelajaran bagi tempat saya bekerja dan menjadi lebih berhati-hati dalam perijinan. Tetapi sekitar 8 tahun kemudian, saya dan beberapa teman terjun kembali menangani perijinan untuk diri sendiri.

Ya, memang. Di Indonesia ini dikenal beberapa ijin yang berkaitan dengan penelitian lapangan seperti ijin penelitian dan ijin masuk kawasan konservasi. Jika penelitian bersangkutan dengan tangkap-menangkap specimen dan mengambil sampel (darah, rambut, bahkan kotoran), ijin lain lagi juga diperlukan. Ribet memang urusannya terutama kalau tidak ada aturan resmi. Tetapi selama semua prosedural diikuti, ternyata tidak serepot itu. Syaratnya tentu saja meluangkan waktu yang cukup untuk mengurus ijin dan berteman dengan telpon alias jangan ragu untuk menanyakan perkembangan suatu surat. Dan jangan ragu untuk cari info lebih banyak tentang aturan-aturan resmi supaya tidak ada yang memanfaatkan situasi.

Keribetan ini memang menjadi sorotan tajam para peneliti asing untuk bekerja di Indonesia. Ada saja yang mengecam sulitnya pengeluaran ijin, prosedur yang tidak baku, tambahan biaya-biaya yang tidak jelas, dan sebagainya. Hey, kita-kita ini juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Terdampar di Kendari dengan pengeluaran logistik yang makin membengkak dan di luar anggaran…..sigh. Tapi kita-kita ini juga punya tanggung jawab yang kurang lebih sama. Terbayangkah bahwa Alfred Russel Wallace dahulu mengkoleksi ratusan ribu specimen serangga? Itu baru Wallace seorang, belum naturalist yang lain. Terbayang jugakah seandainya salah satu yang dikoleksi adalah spesies terakhir yang ada di bumi ini? Perijinan (paling tidak bagi peneliti asing) sebenarnya memastikan bahwa keberadaan peneliti terdaftar resmi dan terpantau secara fisik, memastikan adanya transfer ilmu ke masyarakat lokal (lewat mahasiswa lokal yang ikut dalam penelitian atau guide lokal), dan memastikan terjaganya plasma nutfah asli Indonesia.

Jadi ya benteng terakhir menurut saya bukannya pemerintah, tapi ya kita-kita ini yang bekerja di lapangan yang harus lebih tanggap situasi. Rasanya kalau kita tanggap, kita memacu berkembangnya riset di negeri ini, bertambahnya informasi tentang flora dan fauna, serta juga memacu pihak-pihak yang berkaitan dengan perijinan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Sesuatu yang dimulai baik, Insya Allah juga berakhir dengan baik. Setuju gak?